Dilansir dari buku Asas-Asas Hukum Pidana (2015) oleh Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang Adapun dalam hukum pidana Islam ketentuan mengenai batas-batas berlakunya ketentuan pidana dapat dilihat dalam teori para imam madzhab. Hanafi menekankan aspek tempat sebagai dasar pemberlakuan hukum (asas teritorial). Abu Yusuf melihat aspek kewarganegaran pelaku kejahatan sebagai dasar diberlakuknnya hukum pidana (asas personalitas ). Ketentuan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu dapat dilihat dari pasal 1 KUHP. Selanjutnya berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana. Pembagian hukum menurut tempat berlakunya dapat dibagi. Kalau berdasarkan sifatnya, hukum dibagi. 26 Reviews · Cek Harga: Shopee.co.id . 5/1960), hukum perkawinan (uu no. Sudut hukum | teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. 10 Reviews · Cek Harga: Shopee.co.id Berlakunya hukum pidana menurut tempat, Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat dibagi menjadi dua yakni: pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial). kedua, perundang-undangan hukum Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Di antaranya, berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus) – di samping menurut tempat (locus). Norma ini sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. iofJX.

berlakunya hukum pidana menurut tempat